Jakarta, Humas UNJ – Akademikus dan peneliti dari La Rochelle Université, Prancis, Phillippe Grangé, memuji keberagaman bahasa daerah di Indonesia yang dinilainya masih terjaga hingga saat ini. Hal tersebut disampaikan dalam seminar dan lokakarya internasional bertajuk International Conference on Innovation, Reflection, and Creativity in Arts, Literature, and Language Education (I-CIRCALLED) yang digelar pada Selasa, 14 Oktober 2025, di Aula Bung Hatta, Kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
Dalam pembukaan presentasinya yang mengangkat tema “Why France Lost Its Linguistic Diversity and How Indonesia Is Maintaining It”, Phillippe meminta izin kepada audiens untuk menggunakan bahasa Indonesia. “Izinkan saya menggunakan Bahasa Indonesia yang notabene sudah berstatus bahasa internasional,” ujarnya, disambut tepuk tangan meriah dari peserta seminar.
Phillippe mengawali paparannya dengan pertanyaan reflektif: mengapa Prancis kehilangan keberagaman bahasanya, sementara Indonesia mampu melestarikannya? Menurutnya, hal ini berkaitan erat dengan kebijakan bahasa yang diterapkan di masing-masing negara.
Ia menjelaskan bahwa tidak semua warga Prancis fasih berbahasa Inggris. “Banyak orang Prancis mengatakan ‘saya tidak bisa bahasa Inggris’ bukan karena tidak tahu, tetapi karena enggan menjawab,” tuturnya. Fenomena serupa, lanjutnya, juga terjadi di negara Eropa lain seperti Spanyol dan Italia, berbeda dengan negara-negara Eropa Utara yang lebih mahir berbahasa Inggris.
Phillippe menyoroti bahwa Eropa hanya memiliki sekitar 3 persen dari total bahasa di dunia, jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia yang memiliki sekitar 600 hingga 700 bahasa daerah. “Eropa sangat miskin secara linguistik dibandingkan Indonesia,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa sebelum Revolusi Prancis tahun 1789, terdapat sekitar 20 bahasa daerah yang digunakan secara aktif. “Saat itu, masyarakat Prancis umumnya menguasai dua bahasa, yakni bahasa daerah dan bahasa Prancis. Bahkan, banyak yang lebih fasih berbahasa daerah,” katanya.
Phillippe menjelaskan bahwa bahasa Prancis, yang awalnya merupakan salah satu bahasa daerah, kemudian menjadi dominan dan menggantikan bahasa-bahasa lain. Kebijakan Raja Francois I pada tahun 1539 yang menetapkan bahasa Prancis sebagai bahasa resmi dalam undang-undang menggantikan bahasa Latin, menjadi titik awal sentralisasi bahasa.
“Berbeda dengan Indonesia, kerajaan-kerajaan di Nusantara cenderung terdesentralisasi, sehingga bahasa daerah tetap berperan dalam pemerintahan, perdagangan, dan sastra tulis,” jelasnya.
Ia juga menyoroti peran Académie Française, lembaga bahasa yang didirikan oleh Perdana Menteri Raja Louis XIII pada tahun 1635, yang bertujuan membakukan bahasa Prancis. “Bahasa daerah tidak lagi diakui, dan hingga kini lembaga tersebut masih eksis,” ungkapnya.
Phillippe menilai bahwa penguatan bahasa Prancis sebagai bahasa Republik melalui konstitusi pertama Prancis turut memperkuat dominasi bahasa tersebut. “Bahasa non-Prancis dianggap bukan bahasa Republik dan identik dengan loyalitas kepada raja, bahkan dianggap sebagai musuh revolusi,” ujarnya.
Kebijakan wajib penggunaan bahasa Prancis di sekolah sejak tahun 1883 juga mempercepat proses pemusnahan bahasa daerah. “Guru diberi tanggung jawab untuk menerapkan bahasa Prancis, dan murid yang menggunakan bahasa daerah dikenai sanksi,” katanya.
Menurut Phillippe , kebijakan bahasa yang sangat terpusat ini memperkuat identitas nasional Prancis, terutama pada masa perang. “Abad ke-20 adalah abad perang bagi Eropa. Maka satu negara, satu bahasa menjadi simbol persatuan dan kekuatan nasional,” tuturnya.
Sebaliknya, Indonesia dinilai memiliki pendekatan yang lebih inklusif terhadap bahasa daerah. Dengan lebih dari 600 bahasa lokal, Indonesia masih memberikan ruang pelestarian melalui pendidikan muatan lokal, kegiatan budaya, hingga media digital.
“Indonesia luar biasa kaya secara linguistik. Bahasa-bahasa seperti Jawa, Sunda, dan Lamaholot masih bertahan karena dituturkan, diajarkan, dan dihidupkan dalam ruang sosial masyarakat sehari-hari,” ujarnya.
Namun, Phillippe juga mengingatkan bahwa beberapa bahasa daerah di Indonesia tetap berisiko punah, terutama yang hanya memiliki penutur di bawah 100 ribu orang. “Setiap dua minggu, satu bahasa di dunia punah. Jadi pelestarian bahasa daerah perlu terus dijaga oleh penuturnya sendiri,” pesannya.
Di akhir presentasinya, Phillippe menegaskan bahwa keberagaman bahasa adalah kekuatan, bukan hambatan. “Semakin banyak bahasa yang kita kuasai, semakin luas pandangan kita dan semakin banyak orang yang bisa kita ajak bicara,” pungkasnya.
