Humas UNJ, Solo – Dalam rangka memperingati 30 tahun Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICDP) Kairo 1994, BKKBN bekerja sama dengan Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan menyelenggarakan Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2024 dengan tema “Transformasi Kebijakan Kependudukan Menuju Indonesia Emas 2045″ yang diselenggarakan pada Rabu, 9 Oktober 2024 dilaksanakan secara hybrid, luring bertempat di Universitas Sebelas Maret (UNS) serta daring via live streaming YouTube BKKBN Official dan BKKBN Jateng. Universitas Jakarta (UNJ) dalam kesempatan ini Rektor UNJ, Prof. Komarudin bertugas sebagai Narasumber.
Acara ini dihadiri oleh Plt. Kepala BKKBN, Kepala Badan Gizi Nasional, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, BKKBN, Staf Ahli Mendikbudristek, Kepala Sekretariat SDGs, Pjs. Wali Kota Surakarta, Rektor UNS, Rektor IPB, Rektor Unair, Rektor UNP, Rektor Untad, Rektor IPDN, Rektor UNJ dan Rektor Universitas Muhamadiyah Cirebon.
Mengawali pembukaan acara simposium, Plt. Kepala BKKBN, Dr. Sundoyo, S.H., M.K.M., M.HUM mengatakan bahwa kependudukan menduduki peran penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Namun, tidak bisa dilaksanakan secara eksklusif satu atau dua kementerian saja tetapi harus dilakukan secara inklusif. Karena target pembangunan kependudukan harus ada, bagaimana mewujudkan keserasian, keselarasan dan juga keseimbangan antara kualitas, kuantitas dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup. Berdasarkan grand design yang diatur dalam Perpres, salah satu aspek yang ingin dibangun dalam pembangungan kependudukan perlu menerapkan beberapa hal : 1) pencapaian penduduk tumbuh seimbang; 2) meningkatkan kualitas SDM; 3) pembangunan keluarga dan perlindungan sosial berkelanjutan; 4) penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; 5) penguatan tata kelola administrasi kependudukan dan database kependudukan.
Selanjutnya Dr. Sundoyo berharap melalui kegiatan Simposium Nasional ini, para akademisi saling bersinergi dan berkolaborasi dalam pembangunan kependudukan menuju Indonesia Emas 2045. Sudut pandang para narasumber, guru besar dan para Rektor dapat memberikan sumbangsih bagi perencanaan pembangunan kependudukan di masa depan. Dr. Sundoyo optimis kiprah para akademisi akan sangat berharga baik bagi BKKBN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maupun bagi pembangunan kependudukan secara nasional.
Pada Sidang Pleno Simposium Nasional terdapat tiga pembicara yaitu Prof. Dr. Ir. Dadan Hindayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Prof. H. Muh. Adlin Sila, Ph.D selaku Staf Ahli Mendikbudristek di Bidang Hubungan dan Kelembagaan Masyarakat dan Pungkas B.A., Ph.D selaku Kepala Sekretariat Nasional SDGs.
Prof. Dr. Ir. Dadan Hindayana di awal materinya membahas populasi di Indonesia dengan kebutuhan pangannya, dimana pendudukan Indonesia saat ini sebesar 270 juta jiwa dan akan terus meningkat hingga puncanya sekitar 325 juta jiwa pada tahun 2060. Peningkatan jumlah penduduk akan berkorelasi pada kebutuhan pangan. Sementara itu, lahan di Indonesia berkurang sekitar 100.000 ha per tahun. Oleh sebab itu, maka pemerintahan harus menempatkan swasembada sebagai suatu hal yang sangat penting. Karena kita harus bisa mandiri secara pangan. Badan Gizi Nasional sebagai tulang punggung utama penciptaan generasi emas 2045, didukung Lembaga negara lain membangun arsiterktur digital untuk mengontrol penggunaan anggaran sesuai tujuan dan memastikan semua upaya Indonesia emas 2045 tercapai.
Pada kesempatan yang sama, Prof. H. Muh. Adlin Sila, Ph.D memaparkan materi mengenai pentingnya Pendidikan tinggi dalam rangka pengembangan kualitas SDM untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045. Berangkat dari keresahan masyarakat global terhadap masa depan dunia yang dirasakan di seluruh aspek dunia. Kemudian Prof. Adlin membahas mengenai tantangan global dan pembangunan berkelanjutan. Saat ini dengan marakanya perkembangan teknologi termasuk AI, menyebabkan peluang kerja yang berubah drastis berdampak dari Revolusi Industri 4.0 dimana pekerjaan terancam hilang karena tergantikan oleh automation hingga 2030. Dari polemic tersebut, kemampuan memecahkan masalah, kognitif dan sosial akan menjadi semakin penting, kebutuhan keterampilan fisik akan semakin berkurang. Kemampuan memecahkan masalah, sosial, proses dan sistem adalah keterampilan yang akan paling dicari sebagai keterampilan inti di tempat kerja pada masa mendatang. Kebanyakan pekerjaan akan mengalami perubahan dalam keterampilan. Peran Kemendikbudristek dalam mendorong peningkatan kualitas hidup melalui Pendidikan tinggi terdapat pada beberapa indicator : 1) Pendidikan dasar dan menengah gratis; 2) Akses yang sama terhadap Pendidikan anak usia dini yang berkualitas; 3) Akses yang sama ke Pendidikan teknis, kejuruan dan Pendidikan tinggi; 4) tingkatkan jumlah orang dengan keterampilan yang relevan; 5) Hilangkan semua diskriminasi dalam Pendidikan; 6) Literasi dan Numerasi Universal; 7) Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan kewarganegaraan global; 8) Membangun dan meningkatkan sekolah inklusif dan aman; 9) Memperluas beasiswa Pendidikan tinggi untuk negara-negara berkembang; 10) Meningkatkan pasokan guru yang berkualitas di negara-negara berkembang.
Selanjutnya, Pungkas B.A., Ph.D membahas capaian target-target SDGs pada bidang kependudukan. Capaian SDGs di tingkat global hanya 17% target yang tercapai, pencapaian SDGs diperkirakan akan tertunda selama 32 tahun jika tidak ada upaya transformative. Sedangkan tingkat nasional, pencapaian indicator SDGs Indonesia 62,5% atau 139 indikator tercapai. Beberapa capaian SDGs yang ingin dituju ialah Kemiskinan Nol, Kesehatan Untuk Semua, Pendidikan berkualitas, Kesetaraan Gender.
Paparan Materi Rektor UNJ
Dalam Simposium Nasional ini terdapat juga paparan materi dari para Raektor antara lain Rektor UNS, Rektor IPB, Rektor Unair, Rektor UNP, Rektor Untad, Rektor IPDN, Rektor UNJ dan Rektor Universitas Muhamadiyah Cirebon.
Rektor UNJ, Prof. Komarudin dalam kesempatan ini membahas terkait “IKN dan Dampaknya Terhadap Mobilitas dan Persebaran Penduduk”. Dalam paparan materinya, Prof. Komarudin mengatakan bahwa perpindahan ibu kota ke IKN memiliki tujuan untuk mewujudkan target Indonesia menjadi negara maju sesuai dengan Visi Indonesia 2045. Diharapkan dengan pembangunan IKN tercapai pemerataan ekonomi, penduduk, dan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Pemindahan ibu kota mengalami proses panjang, Prof. Komarudin menjabarkan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN bukanlah gagasan yang baru muncul pada era Presiden Joko Widodo, melaikan sejak era Presiden Soekarno pada tahun 1960. Saat itu, Presiden Soekarno ingin memindahkan ibu kota ke Palangkaraya, lalu pada tahun 1997 Presiden Soeharto berencana memindahkan ibu kota ke Jonggol. Saat ini pilihan IKN sudah dipikirkan matang-matang dengan menimbang aspek geografis juga resiko bencana yang minimal, lokasi strategis dan lahan sekitar 180.000 hektar yang bisa dikembangkan.
Selain itu pertimbangan pemindahan ibu kota menurut Prof. Komarudin berikaitan dengan persebaran penduduk, dimana sebaran penduduk di pulau Jawa mencapai 56,10% (data sumber BPS tahun 2020) sehingga dinilai Jakarta sudah tidak layak dijadikan ibu kota. Kemudian dari segi aktivitas ekonomi, tetap berpusat di pulau Jawa. Dari berbagai pertimbangan ini, mendorong agar cepat untuk pindah ke IKN. Harapannya, dengan perpindahan ibu kota, akan menjadi peradaban baru bagi Indonesia. Selain itu, menjadi simbol identitas bangsa, kota modern berstandar internasional, memiliki tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, memadukan tiga konsep perkotaan yaitu kota hutan, kota spons dan kota cerdas.
Prof. Komarudin juga mengungkapkan dampak IKN terhadap mobilitas dan persebaran penduduk, dimana akan tercipta perpindahan penduduk dan desentralisasi, hal yag harus dilakukan ialah mitigasi ASN dan Karyawan Swasta serta desentralisasi aktivitas ekonomi. Kemudian, penyebaran pusat kegiatan ekonomi, Kalimantan Timur menjadi Kota Penyangga dan dikembangkannya industri dan investasi. Diperlukan perubahan pola mobilitas dimana dibutuhkan infrastruktur transportasi yang lebih baik dan peningkatan arus komuter. Lalu perpindahan ibu kota ke IKN akan berdampak terjadinya pengurangan kepadatan di Pulau Jawa, akan berkurang kemacetan dan tekanan infrastruktur di Jakarta dan redistribusi pertumbuhan penduduk. Untuk di Kalimantan berdampak terhadap persebaran penduduk, akan terjadi urbanisasi dan pertumbuhan kota baru serta dampak lingkungan sosial. Selain itu, meningkatknya integrase nasional, IKN akan menjadi simbol sentralisasi baru yang memperkuat kohesi nasional, mengurangi kesenjangan antara wilayah timur dan barat serta mempercepat pembangungan di luar Jawa.
Sebagai penutup, Prof. Komarudin menyampaikan pembangunan IKN akan memiliki dampak yang signifikan terhadap mobilitas dan persebaran penduduk di Indonesia. Pemindahan ibu kota ini diharapkan dapat mengurangi beban di Pulau Jawa, mendistribusikan pusat-pusat kegiatan ekonomi, dan meningkatkan keseimbangan pembangunan antara wilayah-wilayah di Indonesia. Meskipun ada tantangan, terutama terkait dengan dampak sosial dan lingkungan, proyek ini berpotensi memperkuat integrasi nasional dan mendukung pembangunan yang lebih inklusif di seluruh Indonesia.
