Jakarta, Humas UNJ – Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta (FISH UNJ) bekerja sama dengan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kementerian HAM RI) menggelar Seminar Nasional bertajuk “Menumbuhkan Kesadaran Kritis Generasi Muda terhadap Hak Asasi Manusia dalam Mewujudkan Masyarakat Demokratis dan Berkeadilan” pada Kamis, 26 Juni 2025. Acara ini berlangsung secara hibrid, dengan sesi luring di Aula Bung Hatta, Kampus A UNJ, dan daring melalui kanal YouTube FISH UNJ Official serta Zoom Live Streaming.
Seminar ini merupakan bagian dari komitmen FISH UNJ dalam memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai pentingnya nilai-nilai HAM dan demokrasi di tengah dinamika masyarakat modern. Acara tersebut dibuka oleh Dekan FISH UNJ, Firdaus Wajdi, yang menekankan bahwa isu HAM merupakan tanggung jawab bersama bagi seluruh komunitas akademik.
“Kita harus menjadi bagian dari perjuangan menegakkan HAM demi terciptanya keadilan. Seminar ini bukan hanya ruang diskusi, tetapi juga wadah untuk membentuk kesadaran sebagai calon pemimpin bangsa yang memiliki ketahanan, kepekaan, dan komitmen terhadap nilai-nilai hak asasi manusia,” ungkap Firdaus dalam sambutannya.
Firdaus juga mengungkapkan rencana pendirian Pusat Studi HAM dan Perdamaian di lingkungan FISH UNJ sebagai langkah konkret untuk memperluas kolaborasi, termasuk kerja sama dengan Kementerian HAM.
Pada kesempatan ini, Keynote Speech dihadiri oleh Aditya Sasrito Sukarsono, Plt. Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM. Dalam pemaparannya, Aditya membagikan informasi mengenai peluang baru dalam bidang profesi HAM. Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2026 akan diterbitkan Peraturan Presiden tentang Audit Bisnis HAM, yang membuka kesempatan karier baru sebagai auditor bisnis HAM.
“Ini merupakan profesi yang menjanjikan. Di luar negeri, auditor bisnis HAM dapat meraih penghasilan hingga Rp5 miliar per tahun,” jelas Aditya. “Mahasiswa dari berbagai latar belakang dapat terlibat. Tahun depan, Kementerian HAM juga akan membuka sertifikasi untuk profesi ini,” tambahnya.
Acara dilanjutkan dengan penandatanganan kerja sama antara UNJ dan Kementerian HAM sebagai bentuk kemitraan strategis ke depan.
Pada sesi pemaparan materi, untuk materi pertama disampaikan oleh Giyanto, Direktur Penguatan Kapasitas HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha. Giyanto membahas tema “Nilai Pancasila sebagai Pondasi Perlindungan Hak Asasi Manusia” dan menekankan bahwa kelima sila Pancasila secara eksplisit menjamin hak-hak dasar warga negara, mulai dari kebebasan beragama hingga keadilan sosial.
“Sinergi antara HAM dan Pancasila adalah kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berpusat pada manusia,” tegas Giyanto.
Sesi berikutnya diisi oleh Prof. Abdul Haris Fatgehipon, Guru Besar Bidang Ilmu Damai dan Resolusi Konflik FISH UNJ, yang membahas pendekatan geopolitik terhadap HAM yang sering didominasi oleh dua blok besar: kapitalis Barat dan sosialis Timur. Menurutnya, kedua pendekatan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan konteks negara berkembang.
“Pancasila adalah jalan tengah yang menyeimbangkan hak individu dan tanggung jawab sosial,” jelas Prof. Haris. Ia menyoroti pentingnya Pancasila yang tidak berpihak pada satu blok tertentu, tetapi mampu menyerap nilai-nilai positif dari berbagai pendekatan sambil tetap mempertahankan kedaulatan budaya dan nilai lokal. Dalam konteks ini, Indonesia dapat menghadirkan pendekatan HAM yang kontekstual dan berakar pada nilai-nilai bangsa.
“Generasi muda harus mampu mengkritisi HAM bukan hanya secara normatif, tetapi juga dengan perspektif budaya dan realitas Indonesia,” tutupnya.
