Jakarta, Humas UNJ – Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof. Komarudin bersama Prof. Muhammad Zid selaku Guru Besar Sosiologi Pedesaan Fakultas Ilmu Sosial (FISH) UNJ dan Munawar Asikin selaku Dosen Sekolah Pascasarjana UNJ menghadiri kegiatan “Coaching Clinic Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan bagi Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan” yang diselenggarakan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga/BKKBN).
Acara yang berlangsung pada Kamis–Jumat, 14–15 Agustus 2025 di Ruang Auditorium Gedung Halim I, Kantor BKKBN, Jakarta Timur ini diikuti oleh 38 Rektor dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri yang tergabung dalam Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK), salah satunya UNJ. Kegiatan ini juga turut dihadiri langsung oleh Wihaji selaku Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang juga alumni S2 dan S3 Program Studi Kependidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) Sekolah Pascasarjana UNJ.
Pembangunan kependudukan menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2025–2045 yang berlandaskan semangat transformasi menuju negara maju, berdaulat, adil, makmur, dan berkelanjutan. Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) menjadi instrumen kunci untuk mengarahkan dan mengintegrasikan kebijakan pembangunan daerah ke dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Pelaksanaan PJPK membutuhkan pendampingan teknis, analisis berbasis data, serta kolaborasi lintas sektor. Dalam konteks ini, perguruan tinggi berperan strategis sebagai center of excellence yang mampu menyediakan kajian ilmiah, riset, dan penguatan kapasitas SDM di seluruh tingkatan wilayah.
Konsorsium PTPK sendiri dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 163/KEP/D3/2023, dengan mandat memperkuat kontribusi akademisi dalam memanfaatkan jaringan riset untuk mendukung kebijakan pembangunan kependudukan yang adaptif dan berbasis bukti.
Kegiatan Coaching Clinic ini tidak hanya menjadi forum pelatihan teknis, tetapi juga wadah konsolidasi peran, pembagian wilayah dampingan, dan penyelarasan pemahaman antaraktor pembangunan. Tujuannya, memastikan sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah dalam pencapaian target pembangunan nasional, sebagaimana ditegaskan dalam RPJMN 2025–2029. Direktorat Pengelolaan Kerja Sama Pendidikan Kependudukan bersama Biro Sumber Daya Manusia BKKBN menjadi penggerak utama penyelenggaraan kegiatan ini, dengan dukungan anggaran yang diposisikan sebagai investasi jangka panjang untuk membentuk ekosistem pembangunan kependudukan yang berkualitas, adaptif, dan berkelanjutan.
Pada kesempatan ini, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Wihaji, dalam sambutannya menegaskan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam pembangunan kependudukan. “Perguruan tinggi memiliki peran vital sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyusun peta jalan kependudukan yang berbasis riset, data, dan perspektif multidisipliner. Melalui kolaborasi ini, kita berharap lahir kebijakan yang responsif dan tepat sasaran demi mewujudkan SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing,” ujar Wihaji.
Sementara itu, Rektor UNJ, Prof. Komarudin, menyampaikan bahwa keikutsertaan UNJ dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen universitas untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.
“UNJ akan terus mendukung program strategis pemerintah di bidang kependudukan melalui penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan kapasitas SDM. Apalagi di UNJ sendiri memiliki Prodi Kependidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) di Sekolah Pascasarjana yang dapat turut berkontribusi secara akademik dalam mendukung program tersebut. Kami percaya, sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah akan mempercepat terwujudnya Indonesia Emas 2045,” tutur Prof. Komarudin.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan sinergi antara Kemendukbangga/BKKBN dan Perguruan Tinggi Mitra Konsorsium PTPK dapat semakin kuat, sehingga mampu menghasilkan kebijakan kependudukan yang terintegrasi, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
