Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, KLH/BPLH Gandeng SPs UNJ Bahas Penanganan Sampah Laut

Ikuti kami

Bagikan

  1. Home
  2. »
  3. Berita
  4. »
  5. Refleksi Hardiknas Dalam Kilasan Pemikiran Tiga…

Berita Terbaru

Kantor Humas dan IP UNJ Raih 5 Penghargaan Pada Ajang IDEAS 2025, Dari Juara Budaya Inklusif hingga Manajemen Krisis

Humas UNJ Raih Penghargaan 3 Tahun Berturut-turut pada Ajang AHI

Dosen FT UNJ Latih UMKM Jatinegara Kaum Kembangkan Produk Singkong dan Pemasaran Digital

Dosen FT UNJ Latih Kader PKK Jatinegara Kaum Jadi Affiliate TikTok

Dua Mahasiswa UNJ Melaju ke Pilmapres Nasional 2026

Dosen UNJ Bekali Warga Kampung Melayu Keterampilan Jahit dan Pemasaran Digital

FEB UNJ Terima Benchmarking Pengembangan Magister Manajemen UAI

Jakarta, Humas UNJ – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (SPs UNJ), sejumlah perguruan tinggi, lembaga riset, organisasi internasional, dan mitra pembangunan menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Sinergi Biru: Kolaborasi Multi Pihak untuk Penanganan Sampah Laut” di Jakarta pada Rabu, 11 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026 sekaligus wadah memperkuat kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam menghadapi persoalan sampah laut yang semakin kompleks.

Mengusung semangat kolaborasi lintas sektor, seminar ini menegaskan bahwa pencemaran sampah laut merupakan tantangan global yang tidak dapat diselesaikan secara parsial. Diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, lembaga riset, organisasi internasional, dunia usaha, serta masyarakat untuk menghadirkan solusi yang berkelanjutan dari hulu hingga hilir.

Pada sesi pertama, Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut KLH/BPLH, Sayid Muhadhar, menegaskan bahwa sebagian besar sampah laut berasal dari aktivitas di daratan yang kemudian terbawa melalui aliran sungai menuju wilayah pesisir dan laut.

“Persoalan sampah laut tidak cukup diselesaikan melalui pembersihan di hilir. Yang paling penting adalah mencegah sampah bocor ke lingkungan sejak dari sumbernya, memperkuat perubahan perilaku masyarakat, serta memastikan sistem pengelolaan sampah berjalan efektif hingga tingkat daerah,” ujarnya.

Menurutnya, upaya tersebut harus didukung melalui pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah, penguatan tanggung jawab produsen, serta edukasi lingkungan yang berkelanjutan sebagai bagian dari strategi nasional mencapai target pengurangan sampah laut.

Perspektif regional disampaikan oleh perwakilan Coordinating Body on the Seas of East Asia (COBSEA), Hyunjeong Jin, yang menyoroti pencemaran plastik laut sebagai persoalan lintas batas negara. Ia menegaskan bahwa limbah yang dihasilkan di suatu wilayah dapat berpindah ke negara lain melalui sungai dan arus laut sehingga kerja sama regional menjadi kebutuhan mendesak.

Senada dengan itu, program Arafura and Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA) menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara dalam mengatasi sampah laut dan alat tangkap yang hilang di kawasan Laut Arafura dan Laut Timor yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi strategis bagi Indonesia.

Dari kalangan akademisi, Guru Besar UNJ yang juga Korprodi S2 Pendidikan Lingkungan (PL) dan S3 Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) SPs UNJ, Prof. Henita Rahmayanti, menegaskan bahwa pendekatan ilmiah menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan penanganan sampah laut yang efektif. Menurutnya, konsep ekonomi sirkular dan analisis aliran material dapat membantu pemerintah memahami sumber permasalahan sekaligus menyusun intervensi yang lebih tepat sasaran.

Pada sesi kedua, Laksamana Pertama TNI Hariyo Poernomo mewakili Komando Armada Republik Indonesia memaparkan berbagai program pengendalian pencemaran laut yang telah dilakukan, mulai dari pengawasan wilayah pesisir dan laut, penanaman mangrove sebagai benteng alami ekosistem pesisir, program Kali Bersih (Prokasih), hingga pembinaan masyarakat pesisir melalui program Kampung Bahari Nusantara yang mengintegrasikan edukasi lingkungan dan penguatan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Muhammad Reza Cordova, menekankan pentingnya sistem pemantauan jangka panjang yang berbasis data ilmiah sebagai landasan pengambilan kebijakan. Menurutnya, data yang akurat dan berkelanjutan merupakan syarat utama untuk membangun tata kelola lingkungan laut yang adaptif dan akuntabel.

Aspek keadilan sosial juga menjadi perhatian dalam seminar ini. Perwakilan Environmental Justice Foundation (EJF) mengingatkan bahwa kebijakan pengurangan sampah plastik harus tetap mempertimbangkan keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir dan nelayan yang menjadi kelompok paling terdampak oleh pencemaran laut.

Melalui Seminar Nasional “Sinergi Biru”, seluruh peserta menegaskan kembali komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi dalam penanganan sampah laut melalui penguatan kebijakan, riset dan inovasi, tata kelola limbah yang berkelanjutan, serta kerja sama regional dan global. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan laut Indonesia yang lebih bersih, ekosistem pesisir yang sehat, serta masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti nyata komitmen KLH/BPLH bersama Sekolah Pascasarjana UNJ dalam mendorong peran ilmu pengetahuan, inovasi, dan kolaborasi multipihak sebagai fondasi utama menghadapi krisis lingkungan laut yang semakin mendesak.