Humas UNJ — Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta (FISH UNJ) bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenbud RI) dan Perkumpulan Program Studi Pendidikan Sejarah se-Indonesia (P3SI) sukses menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Menulis Sejarah, Membangun Bangsa: Meneguhkan Peran Pendidikan Sejarah di Sekolah”, pada Sabtu, 5 Juli 2025, bertempat di Aula Maftuchah Yusuf, Gedung Dewi Sartika, UNJ.
Seminar dibuka secara resmi oleh Rektor UNJ, Prof. Komarudin, yang dalam sambutannya menekankan urgensi menjadikan pendidikan sejarah sebagai ruang dialektika kritis dan sarana membangun karakter kebangsaan.
“Fakta kehidupanlah yang harus menjadi sejarah sesungguhnya bagi kita. Kita tidak hanya berperang dalam tulisan, tetapi juga dalam kenyataan kehidupan,” tegas Prof. Komarudin.
Rektor juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya seminar yang berlangsung kondusif. Ia menekankan pentingnya merawat semangat akademik dan pelayanan prima sebagai wujud komitmen UNJ dalam mendukung dunia pendidikan.
Sementara itu Ketua Umum P3SI periode 2025–2029, Prof. Bahri, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada UNJ atas komitmennya dalam mendukung agenda nasional pendidikan sejarah. Ia menggarisbawahi peran aktif UNJ dalam pendirian P3SI dan konsistensi kontribusinya hingga saat ini.
“UNJ memiliki peran besar dalam pembentukan dan perkembangan P3SI. Universitas Negeri Jakarta salah satu universitas yang memiliki kontribusi yang cukup besar atas perkembangan P3SI.
Seminar ini sangat relevan untuk menjawab tantangan zaman yang kompleks,” ujar Prof. Bahri.
Seminar ini menghadirkan keynote speaker, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, secara daring melalui Zoom. Pada kesempatan ini, Fadli Zon mengangkat urgensi penulisan sejarah Indonesia secara autentik dan nasionalistik.
Menurutnya, sejarah bukan sekadar kisah masa lalu, melainkan fondasi moral dan arah bangsa ke depan.
“Menulis sejarah bukan hanya kerja akademik, tapi kerja kebangsaan. Kita harus menulis sejarah kita sendiri, dengan cara kita sendiri, dan demi masa depan kita sendiri,” ungkap Fadli.
Ia menyoroti kekosongan narasi sejarah Indonesia modern, khususnya sejak era reformasi, serta perlunya pembaruan historiografi nasional yang berpijak pada kepentingan bangsa, bukan pada narasi kolonial.
Fadli juga menekankan pentingnya menjadikan sejarah sebagai pelajaran wajib dan strategis di sekolah, sebagaimana praktik di banyak negara maju.
“Di Amerika Serikat, saya tidak bisa lulus tanpa lulus pelajaran US History. Sejarah Indonesia juga harus menjadi syarat utama pembentukan jati diri siswa kita,” tegasnya.
Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi yang menghadirkan tiga narasumber utama, yaitu: Prof. Singgih Tri Sulistiyono, Hamdan Tri Atmaja dan Sumardiansyah Perdana, yang masing-masing menyampaikan pandangan kritis dan solusi strategis bagi masa depan pendidikan sejarah.
Prof. Singgih menyoroti urgensi menjadikan penulisan sejarah sebagai narasi hidup yang menyatu dengan nilai kebangsaan.
“Sejarah bukan sekadar kronik, melainkan refleksi diri bangsa. Ia harus membentuk kesadaran historis dan nasionalisme,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya pendidikan sejarah yang bersifat reflektif, bukan hafalan semata, guna membentengi generasi muda dari informasi yang menyesatkan.
Hamdan dalam paparannya menegaskan bahwa sejarah harus menjadi saluran strategis dalam membangun kesadaran kolektif dan nilai-nilai kemanusiaan.
“Kalau peristiwa kelam terus berulang, jangan-jangan pendidikan sejarah kita belum menyentuh esensinya,” ujarnya.
Ia mengajak agar pendidikan sejarah bersifat kontekstual dan menyentuh aspek budaya, kuliner, bahkan mode, sebagai bagian dari memori bangsa. Ia juga mendorong penulisan buku sejarah nasional berbasis metodologi ilmiah.
Sementara itu, Sumardiansyah menekankan pentingnya keseimbangan antara substansi sejarah dan metode pedagogis. Ia menyampaikan refleksi mendalam tentang posisi sejarah dalam sistem pendidikan nasional yang masih belum kuat secara hukum.
“Mungkinkah membangun manusia Indonesia tanpa memiliki kesadaran sejarah?” tanya Sumardiansyah secara retoris.
Ia mengusulkan agar istilah “pemutakhiran sejarah nasional” lebih tepat digunakan daripada “penulisan ulang”, dengan tetap menjunjung prinsip keilmuan dan ideologi kebangsaan.
Ia juga menekankan bahwa sejarah harus bersifat inklusif, mencakup narasi perempuan, masyarakat adat, santri, hingga guru—yang menurutnya belum banyak dimasukkan dalam historiografi nasional.
Sebagai penutup, Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Restu Gunawan, menyampaikan arahan penting terkait keberlanjutan pendidikan sejarah nasional.
“Sejarah adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Ia harus ditulis dan diajarkan secara benar, utuh, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Restu menegaskan bahwa pendidikan sejarah memiliki kekuatan strategis dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah dinamika global yang cepat berubah.
Dengan berakhirnya seminar ini, seluruh peserta dan tamu undangan diharapkan membawa semangat baru untuk menempatkan pendidikan sejarah sebagai kekuatan transformatif dalam membangun bangsa.
Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan komunitas akademik menjadi kunci utama dalam memperkuat posisi sejarah di ruang-ruang pendidikan formal maupun nonformal.
Seminar nasional ini menjadi momentum strategis untuk menyusun kembali arah historiografi Indonesia dan meneguhkan sejarah sebagai jantung kebudayaan serta identitas bangsa.
