JAKARTA, Humas UNJ – Universitas Negeri Jakarta (UNJ) memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (Kemenko PM RI) untuk mendorong pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal yang berkelanjutan. Sinergi tersebut dibahas dalam kegiatan bertajuk “Sinergi Perguruan Tinggi Pemerintah dalam Percepatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal” di Gedung SFD lantai 10, Kampus UNJ, Selasa (13/10/26).

Pada kesempatan ini, Prof. Komarudin selaku Rektor UNJ mengatakan kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki sumber daya akademik, penelitian, dan pengabdian yang dapat dikembangkan untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan peningkatan reputasi universitas.

Ia menilai kerja sama dengan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat penting untuk membangun strategi pemberdayaan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi ini, program yang dikembangkan UNJ diharapkan dapat diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat serta agenda pembangunan desa dan daerah tertinggal.

Prof. Komarudin menjelaskan bahwa pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di UNJ sebelumnya belum diwajibkan bagi mahasiswa sehingga partisipasi mahasiswa dalam kegiatan tersebut masih terbatas. Pada tahun ini, UNJ mulai mengaitkan kembali pelaksanaan KKN dengan pedoman akademik. Meski demikian, penerapannya masih memerlukan kajian dan pendalaman agar program dapat diselenggarakan secara matang dan memberikan manfaat optimal.

Selain melalui KKN, dosen dan mahasiswa UNJ telah melaksanakan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat di sejumlah wilayah, antara lain Indramayu, Subang, Karawang, dan Jakarta. Menurut Prof. Komarudin, kegiatan tersebut perlu dirancang tidak sekadar sebagai aktivitas jangka pendek, tetapi sebagai program yang menghasilkan perubahan dan manfaat berkelanjutan.

“Jangan sampai kegiatan satu atau dua hari selesai dan tidak ada dampak. Kita ingin ada dampak dari kegiatan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap pertemuan ini menghasilkan sistem pemberdayaan yang lebih terstruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, hingga evaluasi. Dengan pendekatan tersebut, kegiatan pengabdian UNJ diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan di desa dan daerah tertinggal.

Dalam kegiatan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM RI, Prof. Abdul Haris, menyampaikan materi bertajuk “Dari Tridarma Menuju Dampak Nyata Pemberdayaan: Strategi dan Program Konkret Perguruan Tinggi untuk Desa, Daerah Tertinggal, Peningkatan Pendapatan, dan Penciptaan Kesempatan Kerja”.

Prof. Abdul Haris mengidentifikasi tiga tantangan utama pembangunan Indonesia, yakni kemiskinan, pengangguran, terutama di kalangan lulusan perguruan tinggi dan sekolah menengah kejuruan (SMK), serta ketimpangan pembangunan antarwilayah. Tantangan tersebut perlu direspons melalui program yang mampu menghubungkan kapasitas akademik perguruan tinggi dengan kebutuhan riil masyarakat.

“Perguruan tinggi perlu hadir untuk menjawab persoalan nyata di masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat tidak boleh berhenti pada kegiatan sesaat, tetapi harus menjadi program berkelanjutan yang mampu mendorong kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Prof. Abdul Haris.

Ia menekankan pentingnya pendampingan jangka panjang melalui program desa binaan yang dirancang selama tiga hingga lima tahun. Pelatihan bagi masyarakat, menurutnya, perlu dilanjutkan dengan pendampingan hingga peserta mampu mengembangkan usaha secara mandiri. Hasil penelitian perguruan tinggi juga perlu diterapkan agar manfaatnya tidak berhenti pada publikasi ilmiah atau pembuatan prototipe, tetapi dapat digunakan untuk menjawab persoalan masyarakat.

Prof. Abdul Haris menambahkan, keberhasilan pengabdian kepada masyarakat perlu diukur berdasarkan perubahan yang dihasilkan dan keberlanjutan program, bukan hanya jumlah kegiatan yang terlaksana. Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan keilmuan masing-masing fakultas.

Sejumlah program yang dapat dikembangkan meliputi KKN tematik produktif, inkubasi usaha desa, laboratorium inovasi desa, serta akademi keterampilan dan kerja. Program-program tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat kemandirian ekonomi lokal.

Sementara itu, Prof. Fahrurrozi selaku Wakil Rektor UNJ Bidang Riset, Inovasi dan dan Sisitem Informasi menyampaikan bahwa sinergi antara UNJ dan Kemenko PM RI merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan desa dan daerah tertinggal. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghubungkan potensi akademik, hasil penelitian, serta inovasi yang dikembangkan sivitas akademika dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan tridarma tidak hanya menghasilkan capaian akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, program pengabdian perlu dirancang berdasarkan pemetaan kebutuhan, potensi lokal, dan persoalan yang dihadapi masyarakat di setiap wilayah.

“UNJ ingin memastikan bahwa kehadiran perguruan tinggi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program pemberdayaan harus dilaksanakan secara terencana, melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, serta disertai pendampingan agar hasilnya dapat berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, keterlibatan mahasiswa dan dosen melalui KKN, penelitian terapan, serta program pengabdian dapat menjadi sarana untuk mengembangkan solusi sesuai potensi daerah. Kolaborasi dengan pemerintah dan dunia usaha juga diperlukan agar program yang dijalankan memiliki dukungan, jangkauan, dan keberlanjutan yang lebih baik.

Lalu Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNJ, Prof. Iwan Sugihartono, menjelaskan bahwa UNJ terus mengembangkan wilayah binaan dan mengintegrasikan kegiatan pengabdian dengan KKN terintegrasi. Pengembangan program juga diarahkan pada kolaborasi dengan dunia usaha agar kegiatan pemberdayaan memiliki dukungan yang memadai dan peluang keberlanjutan yang lebih besar.

Ia mencontohkan program pelatihan keterampilan praktis bagi siswa, termasuk pengolahan kopi, yang dilaksanakan dengan dukungan mitra usaha. Program tersebut mendapat apresiasi dari pihak sekolah dan diarahkan untuk membuka peluang pengembangan usaha bagi para peserta.

Prof. Iwan berharap dukungan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dapat memperluas cakupan program pengabdian UNJ melalui pendataan wilayah binaan, pemetaan kebutuhan masyarakat, serta penyusunan program yang lebih terarah dan berdampak.

Melalui sinergi ini, UNJ berupaya mengembangkan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada penyelesaian persoalan masyarakat. Kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan mampu mengoptimalkan potensi desa dan daerah tertinggal melalui riset terapan, pendampingan berkelanjutan, pengembangan usaha, serta penciptaan kesempatan kerja.