UNJ Jadi Tuan Rumah Pertemuan Asosiasi LPPM/DRPM PTNBH se-Indonesia

Ikuti kami

Bagikan

  1. Home
  2. »
  3. Berita
  4. »
  5. UNJ Jadi Tuan Rumah Pertemuan Asosiasi…

Berita Terbaru

Kantor Humas dan IP UNJ Raih 5 Penghargaan Pada Ajang IDEAS 2025, Dari Juara Budaya Inklusif hingga Manajemen Krisis

Humas UNJ Raih Penghargaan 3 Tahun Berturut-turut pada Ajang AHI

Seminar Perencanaan Keuangan dan Investasi Cerdas Tandai Kerja Sama UNJ dan PT Pegadaian

FT UNJ Bersama PT Brexa Raya Indonesia Buka Peluang Magang Internasional Mahasiswa di Daihatsu Jepang

FT UNJ Bersama Satpol PP DKI Jakarta Gelar FGD untuk Bahas Penyempurnaan SOTK

FBS UNJ Bahas Peluang Mengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing di Australia

Soroti Inklusivitas dan Ketertinggalan Substantif Wujudkan SDGs 2030, Prodi Penmas FIP UNJ Gelar Studium Generale

Jakarta, Humas UNJ-Universitas Negeri Jakarta (UNJ) melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menjadi tuan rumah pertemuan Asosiasi LPPM/Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) se-Indonesia dalam rangka finalisasi panduan penelitian Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) Program Equity dan QS-THE Impact tahun 2025–2026.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 26 Agustus 2025, bertempat di Gedung Ki Hajar Dewantara, Ruang Rapat LPPM UNJ lantai 6 dan melalui aplikasi zoom meeting. Kegiatan ini dihadiri oleh semua perwakilan LPPM/DRPM PTNBH se-Indonesia sebagai peserta.

Pertemuan dibuka oleh Ketua LPPM UNJ, Prof. Iwan Sugihartono, yang menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada UNJ sebagai tuan rumah kegiatan strategis ini.

Selanjutnya, sambutan dan arahan disampaikan oleh Ketua Asosiasi LPPM/DRPM PTNBH, Prof. R. Benny Riyanto. Dalam arahannya, Prof. Benny menyampaikan harapan agar buku panduan yang sedang difinalisasi dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian RKI Program Equity. Panduan tersebut diharapkan mampu mengakomodasi seluruh PTNBH melalui skema yang telah ditetapkan oleh Kementerian.