Sentul, Humas UNJ – Universitas Negeri Jakarta melalui Kantor Humas dan Informasi Publik (KHIP) mewakili Rektor UNJ hadiri undangan sarasehan alumni Universitas Pertahanan (Unhan) di Ruang Theater, Kampus Unhan, Sentul, Bogor, Jawa Barat pada 6 April 2026. Kegiatan ini merupakan rangkaian Dies Natalis ke-17 Unhan.
Pada kesempatan ini, UNJ diwakili oleh Nada Arina Romli selaku Sekretaris KHIP UNJ. Kegiatan ini mengangkat tema “Public Trust, Information Warfare, and National Defence: Tantangan Komunikasi Pemerintah di Era Digital” yang juga bagian dari rangkaian Dies Natalis Unhan ke-17.
Seminar ini mendalami pokok bahasan terkait ketahanan kognitif di era digital dan ancaman disinformasi serta ketahanan nasional pada bidang informasi. Rektor Universitas Pertahanan (Unhas), Letjen TNI (Purn) Anton Nugroho, menegaskan bahwa tantangan pertahanan saat ini tidak lagi terbatas pada medan fisik, tetapi juga merambah ke medan kognitif. Hal tersebut disampaikan dalam keynote speech pada kegiatan sarasehan yang menghadirkan sejumlah tokoh, akademisi, dan praktisi.
Dalam paparannya, Anton menyebutkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 185 juta pengguna aktif digital dengan rata-rata paparan konten mencapai tujuh jam per hari. Kondisi ini menjadikan ruang digital sebagai arena strategis dalam perang informasi.
Ia juga mengajak masyarakat untuk bijak dalam menggunakan platform digital melalui proses konfirmasi, pengecekan, dan pendalaman informasi. Menurutnya sarasehan ini dinilai penting sebagai upaya memperkuat nalar dan ketahanan kognitif.
Kegiatan ini juga menghadirkan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, yang membawakan materi bertajuk “Menavigasi Arus Informasi untuk Penguatan Ketahanan Kognitif terhadap Ruang Demokrasi Digital Indonesia”. Ia menyoroti bahwa ruang digital kini telah menjadi arena information warfare yang memunculkan krisis kepercayaan publik (post-trust).
Menurutnya, ancaman siber berpotensi merusak kohesi sosial dan integritas bangsa melalui fragmentasi ruang publik, disinformasi, hingga infiltrasi ideologi asing.
Selain itu, Dave menekankan perlunya paradigma komunikasi active defense, di mana pemerintah berperan sebagai pengarah narasi publik dengan memperkuat literasi digital, kemampuan berpikir kritis, serta nilai-nilai Pancasila sebagai protokol dalam ruang digital.
Sementara itu, Wakil Rektor III Unhan, Mayjen TNI Totok Imam Santoso, memaparkan pentingnya strategi komunikasi negara dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo. Ia menilai bahwa ancaman digital juga dihadapi hampir seluruh negara yang menimbulkan keresahan dan ketidakpastian di masyarakat.
“Komunikasi negara harus mampu memberikan informasi yang valid, terukur, dan tepat sasaran guna menciptakan stabilitas pertahanan,” ujarnya.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Peni Hanggraini, turut mengulas kompleksitas komunikasi di era post-truth. Ia menjelaskan bahwa kebenaran saat ini tidak hilang, tetapi melemah di tengah derasnya arus informasi yang tidak terverifikasi.
Menurutnya, transformasi strategi komunikasi pemerintah harus mengedepankan transparansi guna mengubah ketidakpastian menjadi kepercayaan. “Komunikasi yang cepat, akurat, dan terpercaya menjadi kunci dalam memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara,” jelasnya.
Senada dengan itu, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul sekaligus Ketua ASPIKOM Jabodetabek, Erna Febriani, menyoroti tantangan komunikasi pemerintah dalam menghadapi fenomena information warfare dan rendahnya public trust. Ia menilai komunikasi publik memiliki peran penting dalam membangun legitimasi kebijakan serta membentuk memori kolektif masyarakat.
